Upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat terus didorong melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Salah satunya dilakukan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas efektivitas manajemen birokrasi dan kinerja aparatur sipil negara.
Pertemuan ini difokuskan pada bagaimana sistem pemerintahan dapat berjalan lebih profesional, tertata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bagi warga, tata kelola yang baik bukan sekadar urusan administrasi, tetapi berpengaruh langsung pada kecepatan pelayanan, kejelasan prosedur, dan kepastian layanan publik sehari-hari.
Dalam pembahasan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menyoroti masih adanya sejumlah jabatan struktural yang kosong akibat pensiunnya ASN. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani agar tidak menghambat jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Komisi I DPRD KBB berharap pengisian jabatan yang akan dilakukan oleh kepala daerah dapat diisi oleh figur yang tepat, memiliki kompetensi, dan mampu bekerja secara profesional. Penempatan pejabat yang sesuai dinilai menjadi kunci agar kebijakan pemerintah daerah dapat dijalankan secara efektif dan berdampak langsung bagi warga.
Melalui fungsi pengawasan dan koordinasi ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan pemerintahan daerah berjalan dengan tata kelola yang sehat. Harapannya, sistem birokrasi yang kuat akan bermuara pada satu hal utama: pelayanan publik yang lebih baik, adil, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Bandung Barat.
