Kekhawatiran warga terhadap potensi banjir saat musim hujan mendapat perhatian dari Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat. Menindaklanjuti aduan masyarakat, Komisi III yang dipimpin Pither Tjuandys, S.IP., M.M., turun langsung ke lokasi pembangunan perumahan untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
Pengawasan ini dilakukan karena persoalan drainase bukan sekadar urusan teknis pembangunan. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perumahan, keberadaan saluran air yang memadai sangat menentukan keamanan dan kenyamanan lingkungan, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
Dari hasil peninjauan, ditemukan bahwa saluran drainase di lokasi pembangunan tersebut belum terbangun. Kondisi ini menjadi perhatian karena apabila sistem pembuangan dan pengendalian air tidak disiapkan dengan baik, air hujan berpotensi menggenang dan meningkatkan risiko banjir, baik di dalam kawasan maupun lingkungan di sekitarnya.
Temuan tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi Komisi III bersama pihak pengembang dan perangkat daerah terkait. DPRD mendorong agar aspek drainase dikaji kembali secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi kontur wilayah, kapasitas saluran, arah aliran air, serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Langkah ini penting karena pembangunan perumahan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan bangunan dan akses jalan, tetapi juga kesiapan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung keberlangsungan kawasan. Sistem drainase yang baik merupakan salah satu bagian penting dari infrastruktur dasar tersebut.
Bagi masyarakat, pengawasan ini memiliki manfaat yang langsung terasa. Drainase yang direncanakan dan dibangun dengan baik dapat membantu mengurangi potensi genangan, menjaga akses jalan tetap dapat digunakan ketika hujan, serta mencegah air dari kawasan perumahan menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan sekitar.
Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat meminta pihak pengembang bersama dinas terkait untuk segera melakukan langkah tindak lanjut dan memastikan aspek drainase tidak diabaikan dalam proses pembangunan. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan tetap mengacu pada ketentuan teknis dan dokumen perencanaan yang berlaku.
DPRD tidak ingin persoalan baru muncul setelah kawasan tersebut dihuni. Pencegahan sejak tahap pembangunan jauh lebih baik daripada menunggu masyarakat mengalami banjir terlebih dahulu kemudian mencari solusi.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Bandung Barat terus mendorong agar pembangunan di daerah berjalan tidak hanya cepat, tetapi juga tertib, aman, dan memperhatikan kepentingan masyarakat serta lingkungan.
Pada akhirnya, pembangunan perumahan bukan hanya tentang menyediakan tempat tinggal baru. Yang tidak kalah penting adalah memastikan warga yang tinggal di dalamnya maupun masyarakat di sekitarnya dapat hidup dengan nyaman, aman, dan tidak menghadapi persoalan lingkungan akibat pembangunan.
