Melalui kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlangsung di Aula Desa Cempakamekar, Jalan Raya Purwakarta, Kecamatan Padalarang, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, H. Didin Rachmat, S.K.M., M.M.Kes., mengajak masyarakat untuk lebih peduli dalam memperbarui data kepesertaan BPJS Kesehatan.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka dan penuh perhatian, beliau menyoroti masih adanya warga yang mengalami perubahan status pekerjaan sejak masa pandemi, namun datanya belum diperbarui. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala saat masyarakat mengakses layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang seharusnya masuk dalam kategori penerima bantuan iuran yang ditanggung negara.
Beliau memberikan contoh sederhana: seorang warga yang dalam KTP tercatat sebagai wiraswasta, padahal saat ini telah mengalami PHK dan bekerja serabutan. Perubahan kondisi ekonomi seperti ini perlu segera dilaporkan agar dapat disesuaikan dengan kriteria bantuan yang berlaku. Tanpa pembaruan data, hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan bisa terhambat secara administratif.
Dalam hal ini, peran pemerintah desa menjadi sangat penting karena berada paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi riil di lapangan. Sinergi antara warga dan aparatur desa diharapkan mampu memastikan data yang tercatat benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya.
Dengan pembaruan data yang dilakukan secara berkala dan transparan, masyarakat yang berhak dapat tetap terlindungi tanpa hambatan administrasi. Harapannya, tumbuh kesadaran bersama untuk melaporkan setiap perubahan status pekerjaan atau kondisi sosial ekonomi, sehingga perlindungan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat dapat berjalan lebih tepat sasaran, adil, dan merata.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen DPRD dalam mengawal kebijakan sosial agar tidak berhenti pada regulasi, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
