Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu berpotensi menimbulkan persoalan baru. Menurutnya, reformasi struktural bukan solusi instan, jika persoalan internal belum diperbaiki.
Haedar Nashir menegaskan posisi Polri dan TNI di bawah Presiden pascareformasi merupakan hasil pertimbangan matang.
Menurut Haedar, Polri dan TNI merupakan alat negara yang sangat penting dengan fungsi berbeda.
Jika terdapat persoalan di dalam institusi, perbaikan seharusnya dilakukan secara internal, bukan dengan mengubah struktur kelembagaan.
“Kalau ada masalah, lebih baik dilihat kondisi di dalam dan diperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan,” kata Haedar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Ia menilai perubahan struktural justru berpotensi menambah persoalan baru. Haedar mengingatkan, setiap kementerian juga memiliki tantangan tersendiri sehingga penggabungan struktur bisa menciptakan masalah ganda.
“Kalau Polri ada masalah digabung dengan kementerian yang juga ada masalah, di situlah muncul dobel masalah,” ujarnya.
Dalam bahasa sederhana, Haedar menilai tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan perubahan struktural. Menurutnya, pendekatan tersebut justru bisa memperumit birokrasi.
Ketimbang mengubah struktur kelembagaan, Muhammadiyah mendorong penerapan prinsip good governance di tubuh Polri, TNI, dan birokrasi kementerian.
Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi di seluruh institusi negara.
“Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanan dan pandangan visionernya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi,” katanya.
Muhammadiyah berharap institusi negara, termasuk Polri, TNI, dan kementerian, terus melakukan pembenahan agar prinsip good governance semakin kuat, korupsi semakin minim, dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Haedar juga berharap Tim Reformasi Polri dapat memahami persoalan secara komprehensif dan bijaksana dalam merumuskan kebijakan.
Ia menegaskan, Muhammadiyah tidak akan masuk ke ranah personal terkait jabatan di institusi pemerintahan. Menurutnya, penentuan pimpinan lembaga negara merupakan hak prerogatif Presiden.
“Saya yakin Pak Prabowo memiliki pandangan yang luas, saksama, dan bijaksana,” pungkas Haedar.
