Upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik terus dilakukan dengan pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) yang dilaksanakan bersama warga Kompleks Permata, tokoh agama, dan unsur masyarakat setempat.
Kegiatan ini difokuskan pada bidang pemerintahan dan kependudukan—dua hal yang paling sering bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga sehari-hari. Mulai dari pengurusan dokumen kependudukan hingga pemahaman prosedur administrasi, P3D menjadi ruang dialog untuk menyampaikan kendala sekaligus mencari solusi bersama.
Hadirnya unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam forum warga ini mencerminkan fungsi pengawasan yang dijalankan secara partisipatif. Melalui dialog terbuka, DPRD menyerap masukan lapangan agar pelayanan pemerintahan dapat terus dibenahi dan disederhanakan.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi, menyampaikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang tertib dan responsif. Ketika warga memahami hak dan prosedur pelayanan, komunikasi dengan pemerintah menjadi lebih terbuka dan persoalan administrasi dapat diselesaikan lebih cepat.
Bagi masyarakat, kegiatan ini memberi manfaat nyata berupa pemahaman yang lebih baik tentang layanan kependudukan serta jalur komunikasi yang jelas dengan pemerintah. Dalam jangka panjang, pengawasan yang dimulai dari lingkungan terdekat diharapkan mampu menata pelayanan publik agar lebih rapi, adil, dan mendukung kesejahteraan warga Kabupaten Bandung Barat.
