Upaya memastikan pembangunan daerah yang tepat sasaran dimulai sejak tahap perencanaan. Hal ini tercermin dalam kehadiran DPRD Kabupaten Bandung Barat pada Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2027, yang digelar di Gedung Utama Kantor Bupati Bandung Barat.
Forum ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, menyelaraskan gagasan, serta menyempurnakan arah kebijakan pembangunan. Bagi masyarakat, proses ini penting agar program yang dirancang ke depan benar-benar menjawab kebutuhan riil—mulai dari layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, hingga kualitas lingkungan hidup.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat menegaskan bahwa keterlibatan DPRD dalam forum perencanaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan representasi. Dengan mengawal perencanaan sejak awal, DPRD berupaya memastikan kebijakan yang lahir tidak hanya rapi di atas kertas, tetapi dapat dilaksanakan dan memberi manfaat nyata bagi warga.
FKP RKPD ini juga menjadi momentum penyelarasan antara visi pemerintah daerah dan aspirasi publik. Perencanaan yang disusun secara terbuka dan partisipatif dinilai akan memperkecil risiko program yang tidak tepat sasaran, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
Pelaksanaan forum ini merupakan bagian dari mekanisme perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional, yang menempatkan partisipasi dan sinkronisasi lintas lembaga sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Harapannya, RKPD 2027 menjadi pijakan bagi pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang lebih responsif, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
