Anggota DPD RI Paul Vincent Mayor menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna (Rapur) DPD RI yang digelar Rabu (14/1/2026).
Dalam interupsinya, Vincent meminta kepada Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin untuk menyampaikan protes masyarakat Papua kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Vincent menyebut, seluruh masyarakat Papua adat menolak usulan pemerintah yang ingin menjadikan wilayah Papua ditanami sawit.
“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu stop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” kata Vincent dalam Rapur yang digelar di Ruang Rapat Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Selanjutnya, senator asal Papua Barat Daya tersebut juga menyampaikan kritiknya soal mulai dibangunnya batalyon pertanian dan perkebunan.
Kata dia, pembangunan batalyon atau markas ada tentara tersebut tidak dibutuhkan oleh masyarakat Papua.
Mereka kata Vincent lebih butuh sarana pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Yang kedua, itu didatangkan apa batalyon pertanian atau perkebunan orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara. Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,” ucap dia.
“Yang bahas itu juga pak wakil ketua terlibat penuh jadi pasti lebih tahu,” sambung Vincent.
Menyikapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menyatakan, pihaknya akan mencari waktu untuk bertemu Presiden RI Prabowo Subianto.
Dia memastikan pendapat tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden.
“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu termasuk dengan pak presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” tandas dia.
