Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah dinas, badan, dan lembaga terkait urusan pemerintahan di Ruang Komisi I DPRD KBB. Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan skema penyelenggaraan pemerintahan dalam menghadapi kondisi pra dan pasca bencana, sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah.
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi I DPRD KBB, Asisten Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Inspektorat, serta perwakilan APDESI. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana.
Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada respons saat bencana terjadi, tetapi juga pada perencanaan yang matang, mitigasi yang terstruktur, serta koordinasi yang solid hingga ke tingkat desa. Pemerintah daerah, menurutnya, harus mampu memastikan bahwa setiap unsur pemerintahan memahami peran dan tanggung jawabnya dalam situasi darurat.
Melalui forum koordinasi ini, Komisi I DPRD KBB mendorong penguatan kolaborasi antarperangkat daerah serta mengusulkan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanganan Bencana. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang jelas dan komprehensif dalam meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat sistem penanganan, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Upaya ini mencerminkan kesadaran bahwa penanganan bencana bukan sekadar respons situasional, melainkan bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga keselamatan dan keberlanjutan pembangunan daerah.
